BIMA, Warta NTB – Setelah beberapa waktu lalu memberikan pelatihan pada pengurus BUMDes, Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecematan Palibelo, Sabtu (12/1/2019) kembali memberikan pelatihan pada kader posyandu.
Pelatihan yang digelar di aula kantor Camat Palibelo diikuti oleh kader posyandu dan guru PAUD se Kecamatan Palibelo. Hadir sebagai narasumber Buyung Nastion tenaga ahli dari Kementeri Desa Kabupaten Bima dan Julkifli Lubis S.Ap S.Pd perwakilan P2KTD.
Ketua TPID Palibelo Furkan mengatakan, tujuan dilaksanakan kegiatan pelatihan adalah untuk meningkatkan kapasitas kader posyandu dan para pendidik PAUD dalam meningakatkan gizi ibu hamil dan anak usia dini karena melalui pendidikan PAUD akan melahirkan generasi cerdas masa depan bangsa.
“Saya harap agar seluruh kader posyandu dan pendidik PAUD dapat mengikuti latihan dengan baik sehingga bermaanfat bagi masyarakat dan keluarga,” harap Furkan.
Pada kesempatan tersebut, Furkan menyampaikan harapan agar pemerintah desa di Kecamatan Palibelo memperhatikan kader porsyandu dan PAUD melalui ADD baik insetif maupun kebutuhan prasarana posyandu dan PAUD.
Di tempat yang sama, Buyung mengatakan, saat ini posyandu terintergrasi dengan menggabungakan layanan posyandu BKB atau PAUD dan TPA yang dapat dilaksanakan secara seksama.
Dijelaskan, posyandu merupakan pos pelayanan terpadu yang dikelolah dan diselenggarakan oleh masyarakat,
dari masyarakat, untuk masyarakat dan bersama masyarakat dengan dukungan tehnik dari petugas untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak.
Sementara Julkifli Lubis menjelaskan, tujuan pendidikan PAUD dan progrm layanan usia dini adalah untuk meningkatkan akses layana anak usia dini. Sementara tata kelola paud bermanfaat untuk meningkatkan efesiansi dan efektifitas dalam pelaksanaan PAUD Holistik Integratif (HI).
“Paud HI menangani pendidikan usia dini secara utuh, menyeluruh yang mencakup layanan gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan,” jelasnya.
Sedangkan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak secara terpadu dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat masyarakat, pemerintah daerah maupun pusat. (WR)
