MATARAM, Warta NTB – Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengutarakan bagaimana Pemprov NTB terus berbenah di banyak lini. Salah satunya, di sektor pelayanan publik. Perbaikan pelayanan publik dilakukan dengan membuka akses publik untuk mengadukan berbagai persoalan yang dihadapinya, hal ini disampaikannya disela-sela acara Penghargaan Indonesia’s Attractiveness Award di Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Untuk memudahkan proses ini, warga dapat menggunakan aplikasi NTB Care. Aplikasi ini memungkinkan warga mengadukan persoalannya dan langsung dapat ditanggapi ataupun ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Dengan NTB Care, kita memastikan masyarakat merasakan kehadiran pemimpin dan aparatur negara di dalam masyarakat. Mereka bisa menyampaikan apa yang dikeluhkan memang harus didengar dan segera direspon,” ujar Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini.
Doktor Zul dalam berbagai kesempatan juga terus mendorong agar para pelaku usaha bisa merasakan kenyamanan berusaha di daerah ini.
Gubernur telah memberikan garansi bahwa seluruh perizinan usaha di wilayah kewenangan Pemprov NTB harus tuntas dalam sepekan. Gubernur juga menegaskan kesiapannya untuk memberikan jalan keluar jika pelaku usaha menemukan kendala di luar proses perizinan.
Tak jarang, Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini meluangkan waktu dan tenaga untuk mendampingi sendiri para pelaku usaha yang ingin mengunjungi NTB.
Dalam sebuah kesempatan, Gubernur menerangkan bahwa upaya semacam itu ia tempuh untuk menanamkan keyakinan kepada para pelaku usaha bahwa NTB adalah daerah yang bersahabat bagi investasi. NTB, adalah sebuah keluarga besar yang siap hidup bersama komunitas bisnis.
“Karena dalam ekonomi modern merekalah yang membuka kesempatan pekerjaan, menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan dan lain-lain,” ujarnya.
Dengan pola pikir yang demikian, ujar Doktor Zul, pemerintah daerah, gubernur, camat, bupati kepala dinas dan lain-lain harus mendudukkan kembali tugas dan fungsi mereka. “Bahwa kesediaan menjadi pejabat publik itu adalah kerendahan hati dan kerelaan untuk berkorban lebih banyak, kemudian melayani dan lain sebagainya,” ujarnya.
Ketua Komisi Ekonomi DRD NTB, Dr. M. Firmansyah dalam sebuah opininya juga mengutarakan pentingnya memberikan kemudahan dalam proses izin investasi.
“Perizinan yang lama dan berbelit-belit memang salah satu penghambat daya saing ekonomi nasional dan daerah. Sehingga, mempercepat izin investasi merupakan program pemerintah dari pusat sampai daerah dan menjadi keniscayaan era industri 4.0 saat ini,” ujarnya.
Namun demikian, Firmansyah menegaskan bahwa jalan mempercepat izin bukan dengan memangkas prosedur penilaian calon investor. Melainkan, dengan menambah tenaga (petugas) yang bekerja di bidang perizinan itu.
Selain kemudahan untuk investor asing dan luar daerah, Firmansyah juga mengingatkan perlunya pemerintah daerah lebih sering duduk satu meja dengan pengusaha lokal. Terutama pengusaha berskala menengah dan atas.
Pemerintah daerah bisa memaparkan pintu-pintu untuk dimasuki pengusaha lokal. Sementara, pengusaha lokal memaparkan pengalaman dan rencana kerja untuk membangun investasi daerah.
“Ketika nilai investasi-nya cukup besar, pengusaha lokal dapat membentuk konsorsium sehingga cukup modal untuk itu. Atau dengan pola lain misalnya perusahaan daerah menggandeng perusahaan luar daerah untuk bekerja sama dengan pola Business to Business(B to B) di antara mereka,” sarannya. (WR)
