BIMA, Warta NTB – Pemerintah Kabupaten Bima bekerjasama dengan program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) NTB menggelar Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Pangan dan Gizi (RAD-PG)
Kegiatan yang digelar di Gedung PKK Jalan Gatot Subroto Kota Bima , Rabu (14/8/2019) melibatkan Perangkat daerah terkait Seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Dikbudpora, DP3AP2KB, Dinas Kominfostik.
Lokakarya yang dihadiri sekitar 30 orang peserta ini dipandu langsung Kabid Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni, ST MT M.Sc.
Kepala Bappeda dan Litbang Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima melalui Sekretaris H. Fahrudin, S.Sos M.Ap dalam sambutannya mengatakan, untuk mewujudkan RAD bidang pangan dan gizi diperlukan sinergi dari seluruh perangkat daerah terkait.
“Dengan demikian maka rencana aksi tersebut tercakup dalam dokumen penganggaran seperti Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Intinya, isu yang terkait dengan penanganan stunting, pangan dan gizi bisa diintervensi melalui program di masing-masing bila sudah dimuat dalam dokumen RKA,” jelas Fahrudin.
H. Fahrudin memaparkan, RAD merupakan acuan yang harus ditindak lanjuti dalam dokumen teknis mulai tahun anggaran 2020. Hal ini penting mengingat dengan anggaran yang terbatas maka perlu manajemen program yang sistematis dan optimalisasi kegiatan di masing-masing perangkat daerah.
Selain itu, M. Wahyudi Responsive Government KOMPAK NTB menjelaskan, Rencana Aksi Pangan dan gizi cakupannya lebih luas ketimbang stunting yang mencakup lima aspek, yaitu Perbaaikan gizi masya, peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, peningkatan PHBS, kelambagaan pangan dan gizi.
Hal senada juga disampaikan Asrullah selaku District Coordinator KOMPAK yang mengatakan, fasilitasi ini secara terbatas melibatkan perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) OPD yang menangani isu pangan dan gizi.
“Dengan demikian, forum ini membahas secara menyeluruh berbagai intervensi program yang dilakukan selama ini, baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten maupun di tingkat desa melalui penyajian narasumber untuk krgiatan ceramah, tanya jawab dan eksplorasi kasus,” ungkapnya.
Ditambahkan Asullah, fasilitasi selama sehari tersebut mengkaji data dan lokasi rawan pangan dan gizi yang telah dilaksanakan, memetakan potensi perubahan di wilayah rawan yang tercantum dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Bidang Pangan dan Gizi (RAD-PG).
“Para peserta menggali dan membahas secara komprehensif gagasan untuk mengatasi permasalahan dan membahas solusi melalui kerangka regulasi dan perbaikan SOP/Mekansime kerja penanganan masalah pangan dan gizi,” urainya. (WR-Man)
