MATARAM, Warta NTB – Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, menghadiri rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB, Selasa (3/9/2019).
Rakor yang digelar di Kantor Badan Intelijen Daerah Provinsi NTB dipimpin Gubernur NTB Dr H. Zulkieflimansyah dihadiri Ketua DPRD NTB, Kapolda, Kajati, Danrem, Kabinda, Danlanal, Danlanud, Bupati dan Walikota se NTB.
Agenda rapat koordinasi antara lain menciptakan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, selain itu juga menjadi media membangun komitment bersama dalam penertiban pertambangan mineral logam dan bahan kimia berbahaya tanpa ijin (Illegal Mining).
Dalam rapat koordinasi Bupati dan Walikota se NTB satu per satu memaparkan situasi dan kondisi daerah masing-masung terkait permaslahan-permasalahan yang dihadapi terutama terkait dengan kamtibmas dan illegal minning.
Pada pemaparannya, di depan forum Bupati Bima menyampaikan kondisi terkini situsi dan kondisi kamtibmas Kabupaten Bima yang saat ini tengah menggelar tahapan pesta demokrasi rakyat yakni Pilkades Serentak gelombang kedua Tahun 2019 bagi 82 desa serta pengisian keanggotaan BPD untuk 191 Desa.
Selain itu pada kesempatan tersebut, Bupati Bima juga menyenyil masalah stabilisasi harga Garam dan masalah Sanggar Agro serta permasalahan tambang dan pertanahan.
Sehubungan dengan momentum ini, Bupati menyampaikan bahwa selain menjadi media Silaturrahim juga memantapkan koordinasi dan sinergi secara lintas instansi dalam rangka dinamisasi kamtibmas yang kondusif.
Untuk itu, Bupati Bima mengharapkan sinergi dan koordinasi yang selama ini telah terbangun juga semakin dimantapkan dengan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk mengantisipasi berbagai dinamika yang mengarah pada disharmoni Kamtibmas.
Terkait dengan masalah-masalah mendasar yang dikemukakan, Bupati berharap adanya dukungan dari semua pihak terutama Pemerintah Provinsi dalam penanganan stabilisasi harga Garam dan permasalahan tambang dan pertanahan.
Rapat koordinasi diakhiri dengan penandatanganan MoU tentang illegal mining oleh Forkopimda NTB bersama Bupati dan Walikota se NTB. (WR-Man)
