MATARAM, Warta NTB – KPU Provinsi NTB bertandang ke ruang kerja Kapolda NTB, Senin (21/01/20). Rombongan KPU Provinsi NTB yang hadir terdiri dari Ketua Suhardi Soud dan tiga orang anggota masing-masing H. Syamsuddin, Zuriati dan Agus Hilman, serta Sekretaris Mars Ansori Wijaya.
Kehadiran KPU NTB diterima langsung oleh Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Tomsi Tohir, M.Si. yang didampingi oleh Karo Ops Maningkajaya, Dir Intel Susilo dan Dir Reskrim.
Kunjungan silaturrahmi ini dilakukan oleh KPU Provinsi NTB terkait dengan pergantian jabatan Kapolda NTB, dimana sejak tanggal 20 Desember 2019 secara resmi dijabat oleh NTB Irjen Pol Drs. Tomsi Tohir, M.Si.
Pada kesempatan ini ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud menyampaikan bahwa pada tahun 2020 di NTB terdapat pemilihan serentak di 7 Kabkota se NTB, dimana peluncuran tahapan pemilihan yang terakhir dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 19 Januari yang lalu.
Tahapan yang sedang dilaksanakan oleh KPU Kab/kota saat ini, kata Suhardi, yaitu rekrutmen badan penyelenggara adhoc PPK dan PPS, serta tahapan pencalonan yaitu Input data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
Dijelaskan oleh Suhardi bahwa sudah cukup banyak yang mengambil Username dan password SILON, namun hanya sedikit yang sudah melakukan input data dukungan.
Tercatat Bapaslon yang sudah melakukan input sebanyak 7 Bapaslon di 5 kabkota, yaitu: Kota Mataram 1 Bapaslon, Kab. Lombok Tengah 2 Bapaslon, Kab. Sumbawa 2 Bapaslon, Kab. Dompu 1 Bapaslon; Kab. Bima 1 Bapaslon.
Seluruh Bapaslon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan sebaran nantinya boleh mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota.
Pendafataran sebagai Bakal Pasangan Calon dari unsur Perseorangan maupun unsur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dijadwalkan tanggal 16-18 Juni 2020, sedangkan penetapan Pasangan Calon pada tanggal 8 Juli 2020, jelas Suhardi.
Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi Tohir mengingatkan kepada KPU Provinsi NTB dan jajaran agar dalam rekrutmen PPK dan PPS benar-benar transparan dan objektif.
“Menjadi penyelenggara pemilihan harus menjaga netralitas, karena netralitas ini akan menjadi tolok ukur suksesnya penyelenggaraan tahapan pemilihan,” ingatnya.
PPK dan PPS yang direkrut sangat penting dipertimbangkan kemampuan dan kapabilitasnya, serta tidak kalah pentingnya ketokohannya di masyarakat, karena ini juga menjadi faktor pendukungan dalam menyelesaikan setiap persoalan dengan baik.
Diingatkan pula, dalam pemilihan KPU adalah wasit. Ibarat sebuah pertandingan, kalau ada pelanggaran maka kecepatan meniup pluit sangat menentukan. Karenanya perlu keberanian penyelenggara untuk mempelajari situasi dengan cepat, dan cepat pula mengambil keputusan.
Selain itu, yang juga perlu dilakukan adalah koordinasi yang baik dengan sesama penyelenggara seperti Bawaslu, dan koordinasi yang baik dengan aparat keamanan.
“Jangan sampai distribusi logistic dilakukan diam-diam tanpa pengawalan aparat keamanan. Ini bisa menjadi persoalan,” harap Kapolda baru sebulan menjabat Kapolda NTB. (WR)
