GIRI MENANG, Warta NTB – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, di hadapan ratusan tokoh agama dan masyarakat se-kabupaten Lombok Barat, menjelaskan dampak yang mungkin terjadi jika kasus penularan Covid-19 berkepanjangan dan tidak teratasi.
“Lombok Barat akan bangkrut jika covid-19 ini selesainya berkepanjangan, kemudian ekonomi masyarakat kita stagnan atau tidak bisa bergerak,” kata bupati saat kegiatan Sosialisasi Pencegahan Covid-19 bersama Tokoh Agama Se-kabupaten Lombok Barat di Bencingah Kantor Bupati, Rabu (6/5/2020).
Bupati menjelasakan biaya perawatan pasien positif covid-19 sangat mahal. Sekali rapid test saja, kata bupati biayanya Rp 200 ribu, dan biaya sekali swab Rp 1,5 juta. Di Lombok Barat sudah dilakukan rapid test kepada hampir seribu orang.
“44 orang yang positif ini, kita temukan setalah ratusan diswab, dan itu tidak sekali kita swab baru kita kita nyatakan positif. Belum lagi saat sembuh kita swab lagi berkali-kali,” jelas bupati.
Bupati juga menjelaskan prihal APBD Lombok Barat pada situasi pandemi, ia mengatakan Pemerintah Daerah Lombok Barat kehilangan APBD sekitar 400 Miliyar, dari DAU dikurangi Pemerintah pusat 10 persen dengan total sekitar Rp 87 milyar, kemudian DAK yang diperuntukkan pembangunan jalan dan gedung semua anggaran diambil pusat, kecuali untuk pendidikan dan kesehatan sekitar Rp 130 Miliar.
“Kemungkinan tahun ini kita tidak ada pembangunan jalan dan gedung. Kalau covid-19 ini tidak segera teratasi, kan kasihan masyarakat kita yang berprofesi sebagai tukang bangunan,” keluh bupati.
Selanjutnya bupati mengatakan dampak covid-19 dari segi ekonomi akan sangat besar, seperti penerimaan pajak Hotel, jika dihitung sekitar Rp 70 Milyar atau 10 persen pertahun, artinya pendapatan hotel juga akibat Covid-19 ini akan berkurang sekitar 700 Milyar, maka tidak menutup kemungkkinan dampanya juga mem-PHK karyawan.
Tingkat kriminalitas di Lombok Barat saat situasi pandemi covid-19 ini menunjukkan peningkatan, bupati memperkirakan 2 atau 3 bulan ke depan akan terus meningkat.
“Ke depan akan banyak kriminalitas, dan ini tolong karena TNI-POLRI kita terbatas, itulah sebabnya kita memohon meminta bantuan kepada Para Tuan Guru dan Tokoh Agama,” harap bupati.
Bupati juga menjelaskan PAD Lombok Barat tahun ini Rp 274 miliar, namun dengan kondisi penularan covid-19 semakin meningkat, bupati pesimis PAD akan mencapai 50 persen.
Senada dengan bupati, Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurhidayah yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, jika kasus Covid-19 berkepanjangan sampai Desember nanti, PAD Lombok Barat akan terealisasi sepertiga, dan APBD kemungkinan akan terjun bebas.
“APBD kita kemungkinan akan terjun bebas, dan PAD kita yang sudah disampaikan bupati dan menurutnya teralisasi setengah, tapi kalo berlarut sampai Desember, menurut saya akan terealisasi sepertiga,” ujar Nurhidayah.
Nurhidayah merasa prihatin dengan kondisi ini, masyarakat banyak kena PHK, usaha tutup dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlaksana, sehingga kondisi ini mengakibatkan ekonomi masyarakat semakin terpuruk. Ia juga mengatakan pemerintah memberikan bantuan sesuai kemampuan fiskal daerah, yaitu Rp 250 ribu per KK selama tiga bulan, hal ini hanya sebagai stimulan dari pemerintah. (WR)
