Mataram, Wartantb.com – Terhitung Senin (13 /2/2017) kantor perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat di jalan Majapahit nomor 23 A Mataram, secara resmi mulai digunakan untuk pelayanan.
Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Gubernur NTB DR TGH. Zainul Majdi, MA dan Kepala BPKP Dr. Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CA, yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
Tampak hadir Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari, S.E., Ak., M.Sc., Ph.D., Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, Wakil Walikota Bima H. A Rahman H. Abidin dan beberapa kepala daerah, pimpinan instansi vertikal dan SKPD terkait Se – NTB.
Gubernur yang akrab disapa TGB ini dalam sambutannya, atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan ucapan selamat dan ucapan terima kasih kepada BPKP NTB yang telah sungguh-sungguh bermitra dengan Pemprov NTB dengan tidak menyalahi prinsip tata pemerintahan.
Jajaran BPKP Provinsi NTB telah menjalankan tugas pokok dan kemitraan yang berbasis pada saling menghormati telah berhasil menghadirkan semangat bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas tata kelola kegiatan pemerintahan di NTB”. Jelasnya.
Berkaitan dengan fungsi BPKP, yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana memberikan pemahaman akan tugas BPKP tentang apa yang bisa dibantu oleh BPKP bagi pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.
Gubernur juga menyampaikan aspek lain yang perlu diperhatikan. Pembinaan dan pelatihan bagi auditor fungsional perlu terus-menerus ditingkatkan kemampuannya. “Bila elemen ini dibenahi akan menjadi bagian yang penting bagi pemerintah daerah secara keseluruhan untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik,” terang Gubernur.
Sebelumnya, Kepala BPKP Dr. Ardan mengatakan, alokasi anggaran yang terbatas menyebabkan lamanya pembangunan kantor perwakilan BPKP yang baru Rp 38,5 miliar. “Secara filosofis, bangunan yang terdiri dari tiga bagian ini menggambarkan sikap profesional, integritas, berorientasi kepada nurani dan akal sehat,” katanya.
Dengan selesainya pembangunan gedung ini tambah Ardan, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada para stakeholder sehingga pemanfaatan gedung ini betul-betul optimal dalam mengawal pembangunan dan akuntabilitas di NTB
Berkaitan dengan akuntabilitas di Provinsi NTB, kepala BPKP menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur dengan kepemimpinannya telah membawa 10 daerah meraih WTP pada tahun buku 2015.
“Ini berarti bahwa sistem pengendalian intern pemerintah telah berkembang dengan baik di NTB. Mudah-mudahan ini memberikan pondasi yang tergambar dalam capaian indeks pembangunan manusia Provinsi, pengentasan kemiskinan dan pencapaian target pembangunan di NTB,” pungkasnya. (R-Hum)
