Mataram, Warta NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp1,7 trilun melalui APBD 2018 untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 12 persen di akhir kepemimpinan Gubernur TGH Muhammad Zainul Majdi dan Wakil Gubernur H Mohammad Amin.
“Saat ini, jumlah penduduk miskin NTB sebesar 16,02 persen atau sebanyak 700 ribu jiwa. Kami berkomitmen menurunkan menjadi 12 persen pada 2018,” kata Wakil Gubernur NTB H Mohammad Amin, pada penyerahkan secara simbolis kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non-Tunai, di Mataram, Jumat (24/11/2017).
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Andi ZA Dulung, Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, Wakil Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Wilayah Denpasar Rudy Andimono, dan Kepala Divisi Regional Badan Urusan Logistik (Bulog) NTB Achmad Ma`mun.
Menurut Amin, meskipun beberapa sektor pembangunan di NTB mengalami kemajuan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang tergolong bagus dari tahun ke tahun, namun belum mampu menurunkan angka kemiskinan.
Oleh sebab itu, ia berharap selain dari APBD NTB, anggaran untuk pengentasan kemiskinan juga bersumber dari APBD 10 kabupaten/kota di NTB.
“Semua kita berharap punya komitmen dan mentalitas kuat untuk keluar dari kemiskinan atau pun rentan miskin,” ujarnya.
Amin juga sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pengentasan kemiskinan di NTB, melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Program tersebut, harap dia, harus disalurkan sesuai target dan sasarannya, sehingga tujuan pengentasan kemiskinan bisa tercapai pada 2018.
“Mudahan bantuan yang diberikan bermanfaat. Dan tentu bantuan tersebut tidak selamanya diberikan pemerintah. Kalau sudah tidak miskin atau sudah sejahtera itu artinya sudah mampu mandiri,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB H Ridwan Syah, menyebutkan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), sebanyak 2,4 juta penduduk NTB miskin dan hampir miskin.
NTB mengalami perlambatan selama tiga tahun terakhir dalam penanganan kemiskinan.
“Untuk itu, perlu sinergi yang kuat antara provinsi dan kabupaten/kota agar target penurunan kemiskinan hingga 12 persen pada 2018 bisa terwujud,” katanya. (ant)
