JAWA BARAT, Warta NTB — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa program sertifikat tanah menjadi salah satu perhatian utama pemerintah akibat banyaknya sengketa lahan di Tanah Air yang disebabkan tidak dimilikinya sertifikat.
“Kalau sudah pegang sertifikat tidak akan ada lagi yang tunjuk-tunjuk itu sertifikat saya. Namanya jelas dan buktinya ada,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara penyerahan 10.000 sertifikat tanah kepada warga se-Kabupaten Bandung oleh Presiden Joko Widodo di Dome Bale Rame, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (4/12) pagi.
Oleh karenanya, lanjut Presiden, pemerintah akan terus meningkatkan penerbitan sertifikat setiap tahunnya, mulai dari 5 juta sertifikat tahun 2017, meningkat menjadi 7 juta sertifikat tahun 2018, dan 9 juta sertifikat pada tahun 2019 mendatang.
“Kantor BPN Sabtu minggu, Senin sampai Jumat sampai malam-malam terus. Biar, biar kapok. Rakyat memang harus dilayani, karena kalau enggak pegang ini gimana? Isinya orang berantem, sengketa,” kata Presiden Jokowi.
Presiden juga mengungkapkan bahwa hingga akhir 2017 baru 46 juta tanah yang bersertifikat dari 126 juta lahan yang ada di seluruh Indonesia. Ini berarti masih ada 80 juta yang belum bersertifikat. Jumlah ini, kalau tahun-tahun lalu 1 tahun itu hanya dikerjakan 500 ribu, berarati nunggu 160 tahun baru selesai.
“Saya enggak mau. Oleh sebab itu, saya perintahkan target tahun 2025 semua harus pegang sertifikat. Caranya gimana terserah pak menteri, terserah kantor BPN, rakyat harus dilayani, rakyat harus diberikan sertifikat,” tegas Presiden.
Presiden juga menyebutkan, bahwa di Kabupaten Bandung terdapat 1,6 juta bidang tanah namun saat ini baru 400 ribu bidang tanah yang bersertifikat. Untuk itu, ia berharap tahun 2015 semuanya bisa dirampungkan.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. [WR]
