Lombok Barat, Warta NTB — Pasukan Kepolisian Resor (Polres) Lombok Barat (Lobar) menggelar apel bersama dalam rangka koordinasi menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, Senin (8/1/2018).
Apel dilakukan di Lapangan Polres Lobar dan dipimpin oleh Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi. Peserta apel terdiri dari ratusan personil gabungan TNI-Polri, pasukan Polair, SatPol PP, Linmas, Senkom dan KPU Lombok Barat.
Dalam amanatnya, Kapolres menyampaikan bahwa apel digelar untuk mengecek kesiapan personil serta kelengkapan sarana dan prasarana seluruh unsur terkait sebelum diterjunkan ke lapangan.
“Pada pelaksanaan Pilkada terdapat berbagai potensi kerawanan yang memerlukan perhatian serius untuk diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata yang dapat menganggu dan menghambat penyelenggaraan Pilkada,” ujar Heri.
Bagi Heri, Pilkada memiliki arti penting bagi keberlangsungan kepemimpinan di daerah. Pada konteks inilah Polres Lobar kemudian menggelar Operasi Mantap Praja Gatarin 2018 untuk mengawal dan mengamankan penyelenggaraan Pilkada 2018.
“Titik pointnya agar pesta demokrasi Pilkada berlangsung aman, jujur, adil dan demokratis,” katanya.
Operasi Mantap Praja Gatarin 2018 sendiri dilaksanakan selama lebih kurang sembilan bulan di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat. Pergelaran fungsi-fungsi kepolisian di lapangan dalam bentuk satuan tugas yang melibatkan 756 personil Polres Lobar dan Polres Mataram serta 150 personil TNI dari Kodim 1606/Lobar dan 2.360 personel Linmas. Seluruhnya akan mengamankan 475.028 pemilih sementara yang akan tersebar pada 1.180 TPS.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanggulangan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Lobar, Ahmad Nuralam mengatakan, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri pihaknya diminta untuk meningkatkan koordinasi terkait pengamanan wilayah selama tahapan pemilihan kepala daerah.
“Seperti dengan Polres Lobar, Polres Kota Mataram, Kodim, Kejaksaan serta seluruh perangkat mereka yang ada di kecamatan. Kesbangpol juga diminta memetakan potensi konflik Pilkada di daerah yang rawan sehingga dapat diantisipasi bila terjadi benturan di lapangan,” jelasnya.
Terkait potensi munculnya konflik, Alam mengaku hal itu mungkin saja terjadi. “Semua ada potensi. Cuma harus kita deteksi sejak dini sebelum menjadi konflik. Kita harus melakukan cipta kondisi dengan semua stakeholder dan jaringan yang ada,” tambahnya. [WR/H]
