LOBAR, Warta NTB — Untuk menjalin sinergitas dalam rangka mensukseskan beberapa agenda besar yang akan diselenggarakan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar H. L. Saswadi menggelar pertemuan dengan berbagai pemangku kebijakan.
Pertemuan tersebut diahadiri oleh anggota Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lobar, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) se-Lobar, Kepala SKPD, anggota KPU dan Panwaslu Lobar.
Agenda yang dibahas di antaranya gelaran Pilkada Lobar, event Mekaki Marathon, kegiatan Multilateral Neval Exercise Komodo (MNEK) serta kegiatan menjelang HUT Lobar.
Dalam kesempatan itu, Saswadi didampingi Sekda H. Moh. Taufiq memaparkan hasil pertemuan Rakornas Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 yang mengahdirkan Menko Polhukam Jenderal (Pur) Wiranto, Bawaslu dan KPU di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Menko, KPU, Bawaslu dan kita semua mengharapkan penyelenggaraan Pilkada bisa berjalan aman, stabil dan kondusif, sesuai regulasi dan perundang-undangan yang berlaku sehingga melahirkan kepala daerah yang baik,” papar Saswadi di Ruang Rapat Jayengrane, Kamis (22/2/2018).
Dirinya menambahkan, untuk keberhasilan Pilkada ditentukan juga oleh tingkat kehadiran di TPS. ASN juga harus berperan aktif agar masyarakat bisa hadir di TPS untuk mencoblos
Saswadi secara khusus menekankan agar ASN berlaku netral. “Tidak hanya netralitas ASN, suksesnya sebuah Pilkada tergantung juga pada netralitas antara KPU dan Bawaslu, tingkat partisipasi masyarakat, termasuk juga hal-hal yang menjadi larangan bagi Panwaslu,” tegasnya.
Pjs Bupati H. L. Saswadi bersama jajaran rencananya akan bersilaturahmi ke seluruh Paslon Pilkada Lobar 2018.
“Saya akan melakukan silaturrahmi keliling kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati. Yang terpenting juga silaturahmi dengan para kepala desa dan lurah harus dilaksanakan,” katanya.
Mewakili KPU Lobar, Suhardi Hidayat melaporkan bahwa pihaknya hingga saat ini dihadapkan pada beberapa tahapan yakni Pemilu 2019 dan Pilkada Lobar 2018. Untuk Pemilu 2019, proses penetapan Parpol peserta Pemilu sudah sampai pada proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual Parpol.
Di Lobar ada 14 Parpol yang sudah ditetapkan secara nasional sebagai peserta Pemilu.
“Untuk tahapan Pilkada Lobar 2018, Alhamdulillah kami sudah melakuklan pengundian nomor urut paslon dan berjalan dengan aman. Semua berkat kerjasama dengan pihak Polres Lobar maupun Kota Mataram serta TNI,” ungkap Suhardi.
Selanjutnya, ketiga paslon akan memulai masa kampanye yang dijadwalkan mulai tanggal 15 hingga 23 Juni 2018. Terkait sesi ini, pihak KPU sudah membuat schedule bersama tim kampanye.
“Masing-masing paslon mendapatkan dua kali jatah dalam dua kecamatan menggelar kampanye. Jika dikalkulasikan masing-masing paslon memperoleh 220 kali kegiatan kampanye baik kampanye terbatas maupun tatap muka,” jelasnya.
Sementara itu, Panwaslu Lobar melaporkan dalam sehari pihaknya menangani 1-2 laporan pelanggaran pemilu yang sedang diklarifikasi. Laporan ini berawal sejak penetapan calon beberapa waktu lalu.
Diharapkan, tuntutan pelanggaran tersebut dapat segera dituntaskan, sehingga tugas pokok dan fungsi Panwaslu bisa berjalan sesuai regulasi dan aturan. Keberadaan Panwaslu sendiri merupakan salah satu penyelenggara pemilu selain KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Paparan kemudian dilanjutkan Kapolres Lobar Heri Wahyudi. Heri meminta agar koordinasi dan komunikasi tetap terjaga, terlebih pada saat kegiatan kampanye.
“Pihak Polri meminta, jangan sampai kegiatan jadwal kampanye, Polri tidak diberitahu atau setelah kegiatan baru ada pemberitahuan. Demikian pula dengan kampanye terbuka, hematnya adalah supaya mengggelar kampanye tertutup saja, karena seperti saat pencabutan nomor waktu lalu, masyarakat pendukung tidak bisa diatur,” ujarnya.
Menutup pertemuan, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengajak para peserta dan masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan gelaran Pilkada.
“Jika ingin menang jangan curang. Karena endingnya tidak bagus. Demikian pula seluruh masyarakat agar hati-hati menyampaikan uneg-uneg, karena semuanya bisa diterjemahkan ke politik dan bisa dipolitisir. Salah ngomong juga bisa disalahkan dan ditegur oleh Panwas,” kata Taufiq. [WR/H]
