Mataram, Wartantb.com — Perlindungan terhadap hak-hak anak membutuhkan kepedulian dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Namun untuk dapat berperan aktif dalam program perlindungan tersebut, maka masyarakat perlu diberi pembinaan dan wawasan pengetahuan, terutama tentang kebutuhan, pola asuh, lingkungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak.
Mengingat anak sebagian besar tumbuh dan berkembang didalam keluarga dan lingkungan sekitarnya, maka peran para aktivis desa sangatlah penting, khususnya untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang kebutuhan dan hak-hak anak, yang perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, eksploitasi dan/atau tindak kriminal lainnya.
Akvitis desa menjadi ujung tombak dalam upaya kita mewujudkan generasi emas NTB (GEN) tahun 2025, sebagai estafet pembangunan daerah.
Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Syamsiah M. Amin menyampaikan hal itu saat mewakili Ketua TP. PKK, Hj. Erica Zainul Majdi membuka acara pelatihan aktivis desa dalam rangka Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Provinsi NTB tahun 2017, di Hotel Grand Legi Mataram, Kamis (13/7/2017).
Pelatihan tersebut diselenggarakan atas kerjasama DP3AP2KB dengan Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, untuk memperkuat kelembagaan masyarakat didesa/Kelurahan. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan tersebut, mereka secara mandiri akan menjadi agen perubahan untuk mampu mencegah dan membangun norma anti kekerasan sekaligus meningkatkan kemampuan anak-anak itu sendiri dalam melindungi dirinya dari kekerasan.
Gerakan ini merupakan inisiatif masyarakat dari berbagai unsur, seperti toga, toma, todat, BPD, karang taruna, kader desa, PKK desa, pemerhati anak, aparat desa dan perwakilan anak yang ada.
Menurut istri Wakil Gubernur H. Muh Amin tersebut, gerakan seperti ini, bukanlah pekerjaan yang ringan. Oleh karenanya, dibutuhkan dukungan kompetensi kader dan anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya, agar mampu berperan sebagai penggerak dan penggugah kesadaran masyarakat.
Kemudian terampil memberikan pelatihan dan pendekatan, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak untuk diperhatikan. Ia mengajak seluruh peserta pelatihan untuk benar-benar menjadi pelaku perubahan melalui pendidikan dan perlindungan anak dari berbagai aspek.
Sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, maka ia meyakini bahwa pembangunan nasional tidak akan bisa berjalan secara optimal apabila kekerasan terhadap anak masih terus terjadi.
Sebelumnya di tempat yang sama, Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB Hj. Hartina, MM melaporkan bahwa sasaran pelatihan adalah kader bukan merupakan pegawai DP3AP2KB Kabupaten/Kota.
Upaya ini dilakukan agar setelah pelatihan para peserta akan kembali ke desa/kelurahan masing-masing untuk bergabung dengan masyarakat dalam melakukan aksi-aksi perlindungan anak secara terpadu dengan seluruh organisasi atau lembaga yang ada di desa.
“Semoga para kader yang sudah terlatih akan menularkan berbagai ilmu dan keterampilan yang didapat,” harapnya. Tidak hanya di desa/kelurahannya sendiri tetapi juga diharapkannya dapat menyebar pada desa atau kelurahan lainnya yang belum dilatih, ujar Hartina.
