Kota Bima, Wartantb.com – Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima menggelar Forum SKPD di aula SMAN 1 Kota Bima pada Selasa (14/3/2017).
Forum SKPD dimaksudkan untuk melakukan penyelarasan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan usulan stakeholders lainnya di Kota Bima.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Wakil Ketua DPRD M. Syafe’i, ST, para Ketua Komisi DPRD, para pejabat perangkat daerah, Camat dan Lurah serta elemen lain yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD. Forum dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE.
Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
Kepala Bappeda Kota Bima Ir. Abdurrahman Iba menyampaikan, “titik fokus kita pada tahun 2017/2018 adalah upaya untuk percepatan pemulihan akibat bencana sekaligus mengejar target RPJMD”.
Dijelaskannya bahwa Forum SKPD ini bertujuan untuk: (1) Mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan rancangan Renja SKPD; (2) Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam Renja SKPD; (3) Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan alokasi anggaran indikatif SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD; serta (4) Mengidentifikasi efektivitas regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD.
Wakil Walikota berharap agar Forum SKPD ini menjadi wadah sinkronisasi kegiatan serta evaluasi untuk mengukur sejauh mana program telah berjalan, apakah sudah menjawab kebutuhan masyarakat.
Wakil Walikota juga menekankan bahwa untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan maksimal, maka Bappeda sebagai perencana harus mampu menterjemahkan harapan dan keinginan masyarakat terutama pascabencana.
Ia juga berharap penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Bima dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
“Kita sudah membentuk dua Dinas baru terkait data dan informasi, yakni Dinas Statistik dan Dinas Kominfo. Dua dinas ini harus mampu kita tajamkan fungsinya, dengan begitu akan mempermudah sistem pelayanan dengan berbasis teknologi informasi. Dengan data akurat dari Dinas Statistik dan sistem informasi yang terpusat di Dinas Kominfo, akan mempermudah kita dalam memberikan pelayanan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran,” jelasnya. (WR-Hum)
