Pekalongan, Wartantb.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) digunakan untuk membeli alat-alat keperluan sekolah dan sisanya bisa dimanfaatkan untuk menabung.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Penyerahan Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (8/1) siang.
“Saya titip betul-betul dipakai untuk keperluan yang berhubungan dengan sekolah, beli buku, beli sepatu, beli seragam, beli tas. Jangan dipakai untuk beli pulsa,” tegas Presiden seraya menyebutkan, dari KIP siswa SD akan mendapatkan Rp450 ribu/tahun, SMP mendapatkan Rp750 ribu/tahun, sedangkan siswa SMA/SMK akan mendapatkan Rp1 juta/tahun.
Presiden mengingatkan agar uang tersebut jangan diambil sekaligus. “Diambil Rp25 ribu dulu, ya khan. Nanti bulan kedua Rp50 ribu, nanti akhir tahun sisa. Jangan ada yang boros-boros,” pesan Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden menjanjikan sebanyak sekitar 900 ribu anak yatim akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Selain memberikan KIP, Presiden menyebutkan ada bantuan untuk disabilitas sebesar Rp300 ribu/bulan, sedangkan untuk lanjut usia (lansia) Rp200 ribu/bulan.
Sedangkan untuk PKH, Presiden menyebutkan masyarakat akan mendapatkan jumlah yang berbeda.
“Ada yang dapat Rp1,9 juta. Ya macam-macam, masing-masing. Ini cairnya 4 kali. Sudah tahu semuanya? Itu juga sama kalau ngambil jangan semuanya diambil,” kata Presiden mengingatkan.
Baca Juga : 2017 Fokus Pemerataan, Presiden Jokowi: Tingkatkan Akses Rakyat Dapat Modal, Beri Anak Yatim KIP
Presiden berharap uang tersebut digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan gizi dan sumber protein anak, seperti untuk membeli ikan, telur, tahu, dan tempe.
“Jangan sampai dibelikan pulsa, apalagi diminta Bapaknya untuk beli rokok. Awas. Sama seperti ini tadi Kartu Pintar. Kalau ketahuan itu sangsinya dicabut,” pesan Presiden.
Hadir dalam acara ini Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubernur BI Agus Martowardoyo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (RMI/ES)
