KOTA BIMA, Warta NTB – Salah satu upaya pengurangan risiko bencana adalah pelaksanaan mitigasi struktural partisipatif. Mitigasi strukural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun early warning system (sistem peringatan dini) yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami.
Ini menjadi salah satu program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima. Bentuk mitigasi struktural yang dipilih adalah pembangunan rumah panggung di wilayah Kelurahan Dara.
Salah satu tahapan kegiatannya adalah pelaksanaan Workshop Rencana Tindak Lanjut yang digelar, Rabu (29/11/2017) di aula BPBD Kota Bima, yang dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota H. A. Rahman H. Abidin, SE.
Berdasarkan laporan Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima Ir. H. Syarafuddin, MM, peserta kegiatan berjumlah 50 orang terdiri atas Babinsa, Bhabinkamtibmas, perwakilan OPD terkait, Ketua RT/RW, serta unsur Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Turut hadir Kepala Bappeda Kota Bima Ir. Abdurrahman Iba dan anggota DPRD Kota Bima.
Dijelaskan, mitigasi struktural bertujuan untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana.
Bangunan tahan bencana adalah bangunan dengan struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga bangunan tersebut mampu bertahan atau mengalami kerusakan yang tidak membahayakan apabila bencana terjadi.
Rekayasa teknis adalah prosedur perancangan struktur bangunan yang telah memperhitungkan karakteristik aksi dari bencana. Dalam hal ini, di Kota Bima salah satu upaya mitigasi struktural adalah membangun rumah panggung.
“Selain sebagai salah satu kearifan lokal, rumah panggung jika dibangun dengan rekayasa teknis yang tepat maka inshaallah tahan banjir dan tahan gempa. Selain itu, juga bisa difungsikan untuk menjadi pusat early warning system terhadap ancaman bencana banjir,” katanya.
Program yang merupakan arahan Direktorat Pengurangan Risiko Bencana BNPB ini mendapat dukungan Wakil Walikota.
Ia menekankan, penanggulangan bencana menjadi upaya menyeluruh dan proaktif, dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi, yang merupakan upaya bersama oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
Salah satu kebijakan pemerintah dalam menjalankan strategi pengurangan risiko bencana di Indonesia adalah kegiatan mitigasi struktural partisipatif masyarakat.
Masyarakat yang tangguh dan partisipatif akan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.
“Sesungguhnya tidak mudah membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana, karena upaya ini bersifat multi-disiplin dan multi-sektoral. Untuk itulah, sangat patut kita apresiasi kerja keras BPBD Kota Bima, yang didukung sepenuhnya oleh BNPB, BPBD Provinsi NTB, berbagai organisasi swasta, relawan, Forum Pengurangan Risiko Bencana, TSBK, juga TNI dan Polri”, kata Wakil Walikota.
Ia berharap pelaksanaan workshop ini bisa menajamkan program tindak lanjut kedepan, serta memperkuat koordinasi antar sektor maupun antar pemangku kepentingan. (WR-02)
