Jakarta,Wartantb.com – Pemerintah memastikan akan membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang berkedudukan langsung di bawah Presiden. Unit Kerja ini diusulkan mempunyai kedudukan setara Menteri Negara.
“Organisasi ini kira-kira hampir sama dengan organisasi Kepala Staf Kepresidenan. Yang memiliki kedudukan, hak keuangan, fasilitas, yang setara dengan Menteri Negara. Itu kira-kira sementara yang kita usulkan,” kata Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kepada wartawan usai Rapat Terbatas Pemantapan Pancasila, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12) petang.
Tugas UKP PIP, lanjut Luhut, adalah membantu Presiden dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, termasuk pembinaan mental yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Sebelumnya selama 3 bulan terakhir, Luhut dan tim telah membahas, merumuskan dan mendetailkan rencana pembentukan Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila ini.
Saat ini, Menko Kemaritiman, Luhur Binsar Pandjaitan sebagai inisiator tengah menyiapkan detail pembentukan unit ini. Sementara Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung tengah menyusun peraturan presiden (Perpres)-nya.
Seskab menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo menekankan agar Unit Kerja ini harus membumi dan tidak boleh top down.
“Presiden memberi arahan untuk ini tidak hanya sekedar slogan ataupun seperti yang lalu, harus membumi, harus menjadi bagian dari masyarakat, dan tidak boleh top down, melibatkan seluruh stakeholder,” tegas Pramono.
Menurut Seskab, Unit Kerja ini nantinya tidak hanya bekerja filosofis tetapi bicara detail bagaimana implementasi di jenjang pendidikan di SD, SMP, SMA, Kementerian/Lembaga, lembaga pemerintahan, organisasi atau lembaga agama.
Anggota Tim Perumus UKP PIP Yudi Latief menambahkan, selain membangun infrastruktur fisik, Indonesia harus menguatkan infrastruktur nilai. Agar Indonesia tidak hanya bangun raganya tetapi juga bangun jiwanya.
“Di dalam proses pengembangan Pancasila dalam gaya baru ini, kita ingin supaya lebih inklusif,” tegas Yudi.
Ditambahkan Yudi, bahwa unit kerja ini akan mengajak keikutsertaan semua elemen bangsa termasuk budayawan, tokoh agama, seniman, wartawan, tokoh adat, dan semua komunitas agar Pancasila bisa menjadi titik temu nilai bersama. (RMI/ES)
