MATARAM, Warta NTB – Menghadapi ancaman bencana di NTB, Pemerintah Provinsi NTB membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Tugasnya, selain melakukan kajian dalam upaya meminimalkan dampak risiko bencana juga melaksanakan fungsi koordinasi penanggulangan bencana lintas sektor.
Tahun 2020 ini, forum tersebut fokus pada penyelesaian empat desa tangguh bencana dan pada 2021 nanti ditargetkan terbentuk 10 desa tangguh bencana, yang di dalamnya juga termasuk desa di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. FPRB sendiri merupakan forum yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat dan media.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., berharap forum ini dapat menunjukkan ekistensi dalam membantu pemerintah dan mengambil peran mandiri dalam pengurangan risiko jika terjadi bencana.
“Agar kita tidak gagap menghadapi bencana. Sehingga kewaspadaan, strategi konstruktif dalam manajemen kebencanaan yang terdiri dari orang, anggaran, metode dan peralatan diharapkan bisa mengurangi dampak dan risiko bencana,” ujar Miq Gita, sapaan akrab Sekda Provinsi NTB saat membuka Rakor Pengurangan Resiko Bencana di Hotel Golden Palace, Mataram, Selasa (20/10).
Rencana strategis atau ‘kontigensi plan’ tersebut dikatakan Miq Gita perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat, baik dalam mitigasi maupun politik kebencanaan serta kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan akibat potensi bencana dan risiko yang ditimbulkan.
Sekda yang juga ketua pengawas FPRB juga mengingatkan, pasca gempa 2018, terdapat 17.500 rumah program rehab rekon yang harus diselesaikan Desember 2020. Begitu juga terhadap bencana non alam pandemi Covid-19 dimana semua pihak harus terus menyamakan langkah dalam penanggulangan dan penanganannya.
Sebagai bagian dari RPJMD dalam misi NTB Tangguh dan Mantap, Sekda menekankan pentingnya membangun Desa Tangguh Bencana agar masyarakat memiliki kesiapsiagaan dan kesadaran sekaligus infrastruktur dan early warning system yang memadai di setiap desa.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB, I Gusti Bagus Sugiharta, mengatakan saat ini terdapat 142 desa Tangguh Bencana di seluruh NTB dengan skala prioritas berdasarkan potensi ancaman.
Bagus menjelaskan, terdapat 86 desa yang telah dibangun oleh NGO dan 56 desa oleh pemerintah. Targetnya adalah seluruh desa dengan potensi bencana beragam seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan potensi gempa secara umum.
“Kontigensi plan secara umum itu berbasis ancaman. Namun fokus kontribusi forum pengurangan resiko bencana pada tahun ini pembentukan empat desa Tangguh Bencana,” jelas Sugiharta.
Selain fokus pada edukasi terkait kebencanaan seperti potensi, resiko, mitigasi dan infrastruktur, tugas forum ini adalah mengidentifikasi kesepakatan dan peran para pihak yang terlibat dalam kebencanaan yang akan dituangkan dalam rencana kerja dan aksi.
Ketua Forum PRB NTB, Rahmat Sabani mengatakan, kampanye kesadaran bencana adalah bagian dari kesiapsiagaan. Formatnya adalah memadukan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal dalam menghadapi bencana. Perangkat kesiapsiagaan lainnya adalah terkait aturan hukum dan pelaksanaan kebencanaan. Hal lain adalah kewajiban melakukan simulasi bencana setiap tahunnya untuk menguji instrumen dan data analisis resiko bencana dari kajian ahli dan akademisi.
Selain pemerintah provinsi, BPBD NTB dan kabupaten/ kota, kegiatan dihadiri pula oleh TNI/ Polri, anggota FPRB se NTB, BMKG, Basarnas, PMI dan elemen masyarakat lainnya dalam rangka peringatan bulan PRB. Tahun ini, tema yang diusung, “Daerah Punya Aksi Pengurangan Risiko Bencana” yang memiliki 5 indikator tema, Ketangguhan Daerah, Peran masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga usaha, Mitigasi Vegetatif, Peringatan Dini dan Disasters During Disasters: Multi-Hazard Approach to Geological and Hidro-Meteorological Hazard Amidst Covid-19 Pandemic. (WR-02)
