Mataram, Wartantb.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2018 mendatang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di beberapa kabupaten/kota se-NTB, termasuk pemilihan gubernur secara langsung.
Menyongsong perhelatan pesta demokrasi Pilkada tersebut, Wakil Gubernur NTB, H.Muh Amin, SH.,M.Si memimpin Rapat Kerja (Raker) dengan Para Bupati/Wali Kota, FKPD, Sekda NTB, KPU, Bawaslu, Aparat Keamanan dan sejumlah pejabat terkait tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-NTB guna membahas dan menyusun langkah-langkah pemantapan terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, di Hotel Lombok Raya, Rabu (22/11/2017).
Dalam rakor tersebut, Pemda NTB dan kabupaten/Kota menyatakan komitmen dan kesiapannya untuk mensukseskan dan mendukung sepenuhnya agenda demokrasi yang menentukan masa depan daerah ini selama lima tahun ke depan.
“Rakor ini merupakan wujud dan komitmen bersama untuk mensukseskan dan mempersiapkan proses Pilkada agar benar-benar jujur, adil, aman, tentram dan sukses,” ungkap Wagub.
Ia berharap, semua perangkat yang ada, mulai dari KPU, Bawaslu dan termasuk aparat keamanan TNI-POLRI harus menjamin hak-hak demokrasi masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasi tanpa tekanan dari pihak manapun, khususnya di NTB”, ujarnya.
Wagub menekankan bahwa proses pelaksanaan Pilkada di NTB harus dapat berjalan dengan baik dan lancar, tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
Untuk itu dia menghimbau kepada seluruh pejabat terkait untuk melakukan mitigasi terhadap kemungkinan risiko terjadinya gangguan dalam proses Pilkada, seperti aksi teror, konflik komunal, daftar pemilih tetap yang berpotensi menimbulkan konflik, cuaca ekstrim hujan dan banjir yang akan mengakibatkan terhambatnya proses distribusi logistik di tempat-tempat pemilihan yang ada di NTB.
“Agar semua tahapan Pilkada ini berjalan dengan sukses, saya harap stakeholder terkait untuk segera melaksanakan percepatan-percepatan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Seperti pengaturan jadwal cuti kampaye bagi pejabat yang mengikuti Pilkada dan sosialisasi peraturan yang mengatur tentang netralitas PNS dan hal-hal lainnya,” ujar Wagub.
Ia juga mengingatkan kepada perangkat terkait untuk memperlancar penerbitan E-KTP sebagai identitas utama dalam memperoleh layanan, termasuk layanan politik, terutama dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pilkada di NTB.
“Semoga tidak akan ada penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, dan seluruh kegiatan rapat kerja pemantapan Pilkada ini dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan Pilkada yang sukses, aman dan damai di Provinsi NTB ini”, pungkasnya. [WR01/H]
