Mataram, Wartantb.com – Pemerintah provinsi Nusa tenggara Barat bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI menyelenggarakan Prosesi penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan 2017 oleh Gubernur NTB kepada Kuasa Pengguna Anggaran Wilayah NTB dengan tema “Mewujudkan APBN yang lebih Realistis, Kredibel, dan Berkelanjutan” pada hari Senin (19/12/2016) di Gedung Graha Bhakti Praja Sekretariat Daerah Provinsi NTB.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A dalam sambutannya memaparkan bahwa sesuai amanat Konstitusi, Pemerintah dan DPR telah menyepakati APBN 2017 yang telah ditetapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 yang mencakup Belanja Negara sebesar Rp. 2080,5 Triliun, pembiayaan anggaran sebesar Rp. 330,2 Triliun dan pendapatan Negara sbesar Rp. 1.750,3 triliun.
“Anggaran di tahun 2017 mengalami penurunan baik di sisi penerimaan Negara maupun belanjanya dibandingkan angka APBN di tahun 2016. Penurunan ini menjadi momentum bersejarah dalam penyusunan APBN di Indonesia,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengingatkan kembali pesan Presiden RI saat prosesi penyerahan DIPA Induk tahun 2017 pada 7 Desember lalu agar anggaran Negara yang diamanahkan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.
“Saya ucapkan selamat kepada kepala daerah yang secara simbolis menerima penghargaan pada pagi hari ini, teriring harapan yang juga harapan dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan kepada para Gubernur dan pimpinan Kementerian dan Lembaga pada penyerahan DIPA secara nasional, agar anggaran Negara yang diamanahkan dan dititipkan kepada kita sebagai penyelenggara Negara dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Kapasitas yang disiapkan untuk melaksanakan program-program pembangunan di daerah kita, baik itu program pembangunan nasional di daerah NTB maupun program khusus yang dirancang oleh provinsi maupun Kabupaten/Kota diperkirakan diterima sebanyak 25,5 triliun.
“Jumlah yang kita terima ini patut disyukuri dan kita maknai sebagai modal yang sangat berharga untuk kita alokasikan dengan setepat-setepatnya, kepada sektor-sektor yang menjadi perhatian dan kekhususan dari daerah kita sehingga bisa terbangun semakin baik pada masa-masa yang akan datang. Saya minta kepala daerah di kabupaten/Kota NTB mencermati penggunaan dana desa ini, diharapkan agar perangkat pemerintahan di desa bisa melaksanakan dana desa dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan sesuatu yang nyata untuk peningkatan kapasitas desa,” ujar orang nomor satu NTB ini.
Pada acara tersebut juga diserahkan Penghargaan Desa Prospektif Penyelenggara Good Governance keuangan Desa Tahun 2016 dalam perspektif pengelolaan Keuangan Negara yang diberikan kepada lima desa yaitu desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, desa Baru Tahan kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa, Desa karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Desa Leu Kecamatan Bolo kabupaten Bima dan desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.
Dalam acara tersebut juga deberikan piagam penghargaan kepada pemerintah kabupaten Sumbawa barat sebagai pemerintah daerah paling potensial dalam penyediaan data calon debitur KUR tahun 2016, penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagai pemerintah daerah paling aktif dalam pelaksanaan kredit program tahun 2016 dan penghargaan kepada Bank Rakyat Indonesia cabang mataram sebagai Penyalur KUR terproduktif tahun 2016. (Hum)
