MATARAM, Warta NTB – Kepala Staf Korem 162/WB Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori bersama para Perwira staf Korem 162/WB sambut kunjungan kerja Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI di Makorem 162/WB, Rabu (28/9/2019).
Kasrem 162/WB dalam sambutannya mengucapkan “selamat datang” kepada rombongan sejumlah 8 orang di bawah pimpinan Prof Dr Muhammad Mulyadi AP. MSi di Makorem 162/WB.
Keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 untuk melaksanakan perbantuan dalam menanggulangi akibat bencana, penanganan pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.
Dalam implementasinya, Satuan TNI di daerah telah menyusun organisasi satgas PRC PB untuk mengantisipasi setiap kemungkinan bencana yang timbul baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota.
Selain itu Korem dan Kodim jajaran juga rutin dalam setiap tahunnya melaksanakan latihan posko secara bergiliran dg persoalan pada penanggulangan bencana alam, ujarnya.
Lebih lanjut Yansori juga mengatakan, terkait dengan jumlah personel dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana alam tergantung pada besar kecilnya bencana serta dampak kerusakan yang ditimbulkan.
Dalam kesempatan yang sama Kasrem juga menjelaskan bahwa perlu adanya kepastian dan kecepatan dukungan anggaran bagi prajurit TNI dilapangan, khususnya pada saat tanggap darurat.
Dengan kekuatan dan kemampuan yang ada TNI lebih mudah untuk dimobilisasi karena lebih terorganisir dan lebih jelas dalam Komando dan Pengendalian sehingga dapat menjadi motor penggerak kegiatan dilapangan.
Korem 162/WB dan satuan jajaran tidak memiliki perlengkapan secara khusus untuk digunakan dalam penanggulangan bencana alam, namun dengan perlengkapan militer yang ada, sedapat mungkin bisa digunakan dalam kegiatan.
Ketua tim Prof. Dr. Muhammad Mulyadi, AP, M.Si menyampaikan, maksud kedatangan ke Korem 162/WB untuk mengumpulkan informasi, data dan keterangan baik dari Korem 162/WB maupun dari BPBD Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan wawancara dan tanya jawab secara langsung maupun dengan pengisian cek list.
“Adapun hasilnya nanti, akan dijadikan sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut untuk menyusun regulasi yang tepat dalam pelibatan TNI maupun pihak pihak lain terkait dengan penanganan bencana alam,” ujarnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kalak BPBD Provinsi NTB dan para Kalak BPBD Kabupaten/Kota. (WR)
