BIMA, Warta NTB – Menyikapi saol mahalnya biaya Rapid Tes Mandiri di Kabupaten Bima, Aliansi Mahasiswa Bima Makasar melakukan audiensi dengan mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bima. Kehadiran mahasiswa diterima langsung Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Dr. H. Gani Kristanto, Senin (8/6/2020).
Usai audiensi, Ibrahim Rifaid salah satu perwakilan mahasiwa kepada wartantb.com mengatakan, saat ini para pelaku perjalanan baik pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum mengeluhkan biaya rapid test mandiri yang dipatok dengan harga Rp 590 ribu per satu orang.
“Angka ini bahkan lebih mahal dari tiket kapal laut penumpang jurusan Bima-Makassar. Meski test ini dilakukan melalui klinik swasta, tetapi pemerintah juga seharusnya turun tangan untuk memberikan keringanan kepada warga apalagi saat ini masyarakat kesulitan ekonomi akiibat pendemi virus corona atau Covid-19, lebih-lebih bagi kami mahasiswa yang akan melakukan perjalanan,” katanya.
Ibrahim mengaku kecewa dengan sikap Kadis Kesehatan yang seolah-olah apatis mendengar kabar berita terkait keluhan masyarakat selama ini. “Kami tidak puas dan kecewa dengan tanggapan dari Kadis yang seakan-akan apatis terhadap keluhan masyarakat soal mahalnya biaya rapid tes,” ketusnya.
Salah satu mahasiswa lainnya, M. Noer Rangga Andriansyah mengatakan, mahalnya biaya rapid test mandiri seolah-olah dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan di tengah kebutuhan masyarakat pelaku perjalanan, karena surat rapid test bebas Covid-19 itu wajib dimilliki oleh pelaku perjalanan agar bisa masuk ke daerah tujuan.
“Pandemi Covid-19 seakan dijadikan lahan bisnis bagi mereka yang berkuasa. Jika Dikes Kabupaten Bima tidak merespon aspirasi kami, maka kami akan menggelar demo besar-besaran agar soal ini menjadi perhatian pemerintah,” ancamnya.
Hal senada di sampaikan M. Dzulfadly salah satu perwakilan mahasiswa lainnya, Ia menilai pemerintah hari ini seolah menjadi vampir yang menghisap darah rakyat karena mahalnya biaya rapid test mandiri yang dilakukan oleh klinik dan seolah-olah hal ini bukan urusannya pemerintah.
“Seharusnya di tengah ekonomi rakyat yang sedang terpuruk saat ini pemerintah harus hadir sebagai penyelamat rakyat dengan kebijakannya, bukan malah apatis, seharusnya mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat karena kami ketahui anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Bima sebesar Rp 50 Miliar, jadi kalau tidak ada kebijakan pemerintah soal ini kami akan menggempur Dikes dan Pemda dengan aksi demo,” tegasnya.
Menanggapi aduensi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Bima-Makssar, Kepala Dikes H. Gani mengatakan, sudah menampung aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan mashasiswa dan persolan itu akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
“Aspirasi adik-adik mahasiswa sudah kami tampung dan kebetulan hari ini ada pertemuan Dikes dengan pemerintah daerah di ruang Sekda. Hal ini akan langsung kami sampaikan dan kepada mahasiswa dan masyarakat agar bisa menunggu hasil pertemuan kami ini, dan kami akan mengeluarkan surat edaran terkait persoalan biaya rapid test,” katanya. (WR-Man)
