Tiga Pasangan Calon Bupati Hadiri  Upacara Peringatan Hari Jadi Lobar Ke-60

1190

Giri Menang, Warta NTB – Upacara peringatan hari jadi Kabupaten Lombok Barat (Lobar) ke-60, Selasa (17/4/2018) berlangsung sederhana. Tidak ada hiburan mewah layaknya perayaan milad daerah lain. Namun yang terlihat menarik adalah hadirnya ketiga pasangan calon (paslon) Bupati Lobar 2018.

Adapun pasangan Calon Bupati yang hadir antara lain, pasangan nomor urut satu yaitu Izzul Islam dan TGH Khudori Ibrahim, pasangan nomor urut dua Nauvar Furqoni Farinduan dan TGH Muammar Arafat dan pasangan nomor urut tiga yaitu Fauzan Khalid dan Sumiatun.

Menjawab pertanyaan wartawan, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lobar, H. L. Saswadi mengatakan, hari jadi Lobar ke 60 ini dirayakan sederhana saja. Alasannya masih terfokus pada pilkada Lobar 2018 agar bejalan damai.

“Tidak ada hiburan, kecuali kegiatan-kegiatan fisik seperti olahraga dan kegiatan sosial,” katanya.



Namun dia menambahkan, semua paslon diundang dan semua hadir. Selain hadirnya ketiga paslon Pilkada Lobar 2018, tampak juga sesepuh Lobar sekaligus mantan Bupati Lobar H. L. Mujitahid, mantan Ketua DPRD Lobar H. L. Takdir Mahdi, Sekda NTB, Forkopimda NTB dan Lobar, ketua dan anggota DPRD Lobar dan Sekda Lombok Tengah.

Sementara perwakilan dari Kota Mataram, Kab. Sumbawa dan Bima hanya diwakili oleh asisten setempat. Sementara perwakilan Dompu diwakili staf ahli. Demikian pula dengan penjabat setingkat eselon dari pemprov NTB dan Lobar juga hadir, termasuk dari Persit, Bayangkari, GOW, DWP semua hadir.

Seusai apel, agenda berikutnya diisi dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada pemkab Lobar dalam rangka kepesertaan tenaga Kerja Non ASN. Berikut penyerahan santunan jaminan kecelakaan kerja kepada Bapak Samirah serta penyerahan santunan jaminan kematian aparatur desa atas nama M.Saja’i.

Pada kesempatan itu, BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB, juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, atas peran aktif dan kepeduliannya terhadap perlindungan pegawai pemerintah bukan aparatur sipil negara dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (WR)