Mataram, Warta NTB – Walikota Bima M. Qurais H. Abidin menjadi narasumber pada kegiatan Interactive-talk show dengan tema Climate Resilient Sustainable Livelihood (CRSL) dan Climate Smart Disaster Risk Management (CSDRM) yang diselenggarakan oleh OXFAM Indonesia bertempat di Hotel Lombok Astoria, Selasa (5/6/2018).
Walikota hadir didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima, Kepala Dinas Sosial Kota Bima, dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bima.
OXFAM di Indonesia telah melaksanakan program Kemanusiaan yg berfokus pada beberapa subprogram yang dilaksanakan secara terpadu, antara lain: Membangun Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana, Kesiapsiagaan dan Tanggap Bencana berbasis pasar dan technology, dan Advokasi Nasional.
Pada program advokasi, OXFAM bekerja sama dengan Pemerintah di tingkat Nasional dan Daerah, antara lain dalam mendorong Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Bencana (PUG dalam PB), Memperkuat kebijakan dan praktik Pengelolaan Risiko Bencana yang terpadu dalam Pembangunan Berkelanjutan, Akuntabilitas Pendanaan Kemanusiaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Air yang berperspektif Pengurangan Risiko Bencana.
Tujuan program kemanusiaan tersebut diatas adalah untuk menyumbang pada peningkatan ketangguhan perempuan, laki laki, anak perempuan dan anak laki laki laki, serta kelompok rentan lainnya terhadap bencana dan perubahan iklim, sehingga dapat menggunakan hak-hak mereka untuk mendapatkan dukungan berkelanjutan dalam memperkuat ketangguhan pada masa mendatang.
Bagian dari pelaksanaan programnya, OXFAM memfasilitasi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran bersama para lembaga mitra pelaksana proyek, Pemerintah Pusat dan Daerah, Penerima manfaat, dan pihak terkait lainnya. Hasil pembelajaran bersama ini menjadi masukan pada pengembangan program kedepan yang akan disesuaikan dengan prioritas perkembangan pengelolaan bencana di Indonesia.
Pada tahun 2018 ini, OXFAM mengemas proses pembelajaran tersebut melalui interactive -talk show yang dihadiri oleh berbagai lembaga mitra dan jaringan kerja OXFAM, antara lain: Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi dan Ekonomi Rakyat (LP2Der Kota Bima); Lembaga Pengembangan Sumberdaya Nelayan (LPSDN Lombok Timur); Yayasan Lembaga Kemanusiaan Masyarakat Pedesaan (YLKMP Lombok Utara); Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA Medan); Jemari Sakato (Sumatera Barat); Aksara (Yogyakarta); IDEA (Yogyakarta); SUAR Indonesia (Kediri, Jawa Timur); Koalisi Perempuan Indonesia NTB; Yayasan Pengembangan Pengkajian Sosial (Flores Timur, NTT); dan CIS Timor (Kupang, NTT).
Dari unsur NGO dan UN, hadir antara lain Care Internasional, Save The Children, Yayasan Plan Indonesia, Luteran World Relief Indonesia, Mercy Corp Indonesia, Church World Services (CWS), UNOCHA, Wahana Visi Indonesia, dan Islamic Relief.
Dari unsur akademisi dan instansi Pemerintah, hadir pimpinan BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Koperasi dan UMKM se-Provinsi NTB dan NTT, serta dari Universitas Mataram, Resilient Development Initiative ( RDI), Balai DAS Provinsi NTB, dan Forum PRB Provinsi NTB.
Walikota Bima menyampaikan materi “Membangun Ketangguhan Kota Bima” dengan mengulas kapasitas penanggulangan bencana Kota Bima yang meliputi 3 aspek, yaitu regulasi, anggaran, serta koordinasi dan komitmen.
Dari aspek regulasi, ada beberapa peraturan yang diterbitkan, antara lain: Perwali Nomor 05 Tahun 2009 dan Perda Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kota Bima; RPJMD 2013-2018 Kota Bima yang mengamanatkan pembentukan 38 kelurahan tangguh bencana yang terinspirasi dari pembentukan kelurahan tangguh OXFAM di Kota Bima; Perda Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mengamanatkan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana minimal 1% dari belanja langsung APBD; Peraturan Walikota Bima Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana minimal 1% dari belanja langsung APBD, serta Perwali Kota Bima Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Peran Dunia Usaha Dalam Penanggulangan Bencana.
Anggaran penanggulangan bencana di Kota Bima terus meningkat dari tahun ketahun, mulai tahun 2009 sebesar Rp. 100 juta, hingga tahun 2018 naik menjadi Rp. 45,18 milyar. Selain itu ada dana tak terduga yang disiapkan dalam APBD Kota Bima setiap tahun anggaran rata-rata sebesar Rp. 12 milyar, yang terutama dapat digunakan untuk kebutuhan penanggulangan bencana.
Dari aspek koordinasi dan komitmen, Pemerintah Kota Bima terus memperkuat koordinasi internal dan eksternal, baik dengan FKPD, pemerintah pusat dan Provinsi, LSM, NGO, dunia usaha, komunitas dan lainnya.
“Kami juga berkomitmen untuk mereplikasi program baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, LSM, serta NGO,” kata Walikota.
Ia secara khusus mengucapkan terimakasih kepada OXFAM yang telah membantu membangun Kota Bima sebagai kota tangguh bencana. Pada akhir sesi, Walikota menerima graphic recorder atau rekaman sesi dalam bentuk sketsa grafik yang dibuat oleh tim OXFAM selama sesi paparan berlangsung.
Selain Walikota Bima, narasumber lain diantaranya Perencana Utama Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/BAPPENAS/Ketua Tim Perumus Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2015-2045, Humanitarian Unit Department of Foreign Affair Trade (DFAT) Australia (Topik: “Dukungan Pemerintah Australia Dalam Membangun Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Indonesia), dan Ferdinand, Phd, MNRE, dari Departemen Geofisika dan Metereologi – Institut Pertanian Bogor (Topik: Pemanfaatan Data Proyeksi Iklim di Indonesia dalam perencanaan membangun ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim). (WR)
